Tenggarong, 22 Oktober 2026 – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Diarpus Kukar) menerima kunjungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka monitoring penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional–Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Kutai Kartanegara, serta monitoring dan evaluasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Kamis (22/10/2026), bertempat di Kantor Diarpus Kukar, Tenggarong.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si., beserta jajaran. Rombongan disambut oleh Kepala Diarpus Kukar, H. M. Ridha Darmawan, S.P., M.P., bersama jajaran, yang terdiri atas perwakilan Bidang Pembinaan Perpustakaan, Nur Azizah Abdul Bahri, S.H.; perwakilan Bidang Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip, Hj. Norhairi, S.Sos., M.M.; Kasubbag Umum, Hj. Rabiatul Isnaniah, S.E.; serta perwakilan Sekretariat, Hj. Aji Yuli Midriani, S.Sos., beserta jajaran lainnya.
Kegiatan monitoring penyelenggaraan SIKN-JIKN dilaksanakan untuk meninjau pelaksanaan pengelolaan dan penyebarluasan informasi kearsipan di lingkungan LKD Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui sistem ini, informasi arsip diharapkan dapat dikelola secara terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, monitoring dan evaluasi program TPBIS dilakukan untuk meninjau pelaksanaan transformasi perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar dan pemberdayaan masyarakat. Program ini mendorong perpustakaan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesejahteraan melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan penyelenggaraan kearsipan dan pelaksanaan program perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten juga menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan informasi kearsipan yang lebih baik serta pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
