Tenggarong, 9 September 2026 – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Diarpus Kukar) melalui Bidang Peran Arsip melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 melalui visitasi langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara (DPPPA Kukar). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (02/09/2026), bertempat di Ruang Rapat DPPPA Kukar.
Tim Diarpus Kukar dipimpin langsung oleh Arsiparis Ahli Muda H. Hendro Sugiarto, S.Sos., didampingi Tim Pengawasan Bidang Peran Arsip. Kehadiran tim diterima langsung oleh Kepala Bidang PK2PHA DPPPA Kukar Barliang, beserta jajaran.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawasan melakukan verifikasi secara langsung terhadap instrumen dan bukti dukung kearsipan di lingkungan DPPPA Kukar. Verifikasi tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan sekaligus memastikan pengelolaan arsip telah berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan kearsipan yang berlaku.
Visitasi Pengawasan Kearsipan Internal menjadi bagian penting dalam proses evaluasi penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah. Melalui verifikasi secara langsung, tim dapat memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan pengelolaan arsip, termasuk kelengkapan instrumen dan bukti dukung kearsipan yang dimiliki DPPPA Kukar.
Selain sebagai bentuk pengawasan, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola kearsipan yang tertib, efektif, dan akuntabel. Dukungan dan keterlibatan jajaran DPPPA Kukar menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat penyelenggaraan kearsipan secara berkelanjutan.
Melalui Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 ini, Diarpus Kukar terus berkomitmen memperkuat pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. DPPPA Kukar diharapkan terus meningkatkan kelengkapan instrumen dan bukti dukung serta memperkuat budaya tertib arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
